Data SIM Card Diduga Bocor, Keamanan Siber Kominfo Dipertanyakan  

Rembang, Rembangnews.com – Data pendaftaran SIM card yang berjumlah miliaran diduga bocor di forum hacker. Data yang dimaksud adalah NIK dan KK.

Dengan dugaan kebocoran data ini, keamanan siber dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pun dipertanyakan.

Dalam forum hacker, akun dengan nama Bjorka mengklaim dirinya mendapatkan data tersebut dari data base Kemenkominfo.

“Indonesia SIM CARD (Phone Number) Registration 1,3 Billion,” tulis Bjorka.

Bjorka juga menyebut Kominfo mengeluarkan peraturan perihal pendaftaran SIM card menggunakan KTP dan KK mulai 31 Oktober 2017. Jika tidak, SIM card tidak dapat digunakan.

Bjorka mengklaim jika dirinya berhasil mendapatkan data berjumlah 1,3 miliar yang terdiri dari data KTP dan KK registrasi nomor SIM card para pengguna.

Baca Juga :   Kominfo Garap Publisher Rights Tak Khawatir Google dan FB Hengkang

Berdasarkan tangkapan layar yang tersebar di internet, menunjukkan unggahan bjorka yang menampilkan file terkompresi sebesar 18 GB, tidak terkompres, 87 GB. Total data ada 1,3 miliar lebih.

Keterangan menunjukkan data diambil pada Agustus 2022 dengan format CSW. Ada juga data sampel yang dibagikan Bjorka secara gratis berjumlah 2 juta.

Teguh Aprianto selaku pakar keamanan siber pun menanggapi hal ini. Ia mengkritik bocornya data KK dan KTP dalam utas Twitternya di akun @secgron. Ia pun mempertanyakan jaminan keamanan data dari Kominfo saat pengguna melakukan registrasi nomor SIM card.

“Tahun 2018 @kemkominfo memaksa kita utk melakukan registrasi nomor HP menggunakan NIK dan KK, dijanjikan akan terbebas dari spam. Terbebas dari spam tak didapat, kini data registrasi no HP (NIK, No HP, provider, tgl registrasi) sebanyak 1,3 miliar bocor dan dijual,” kritik Teguh.

Baca Juga :   Rekomendasi Game Anime Untuk PC Terbaik

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba membantah hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa data pendaftaran SIM card itu bukan dari pihaknya, karena ada perbedaan format.

“Engga ada, bukan dari kominfo. Formatnya juga beda. Yang ngecek Pak Ismail (Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo),” ujarnya dilansir dari CNN Indonesia. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *