Rembang, Rembangnews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang bakal fokus menurunkan angka kemiskinan di tahun 2025.
Sebagaimana diketahui jika angka kemiskinan di Kota Garam maish 14,02%. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berada di angka 14,17%.
Angka kemiskinan sendiri ditargetkan bisa mendekati 0% di tahun 2045. Sehingga upaya untuk mencapai target tersebut pun terus dilakukan.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rembang, Affan Martadi mengatakan bahwa sejumlah hal yang perlu dihadapi untuk mencapai target angka kemiskinan 0% diantaranya lambatnya penurunan angka kemiskinan, tingginya kerentanan sosial, dan sulitnya menurunkan tingkat ketimpangan.
“Dibutuhkan penguatan kebijakan dan kelembagaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 136 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2020,” jelasnya.
Pihaknya sendiri menilai perlu ada penajaman intervensi, baik melalui program maupun anggaran, dengan pendekatan yang lebih terfokus mencakup peningkatan pemanfaatan data, pemahaman pengambilan kebijakan, serta kapasitas analisis tim teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).
“Kita memang dituntut oleh pemerintah pusat maupun provinsi dengan berbagai macam rapat koordinasi teknis tentang penanggulangan kemiskinan bahkan penghapusan kemiskinan. Mau tidak mau kita harus berkomitmen menyelesaikan masalah kemiskinan ini,” tegasnya.
Penanganan kemiskinan, jelasnya memerlukan delapan dukungan diantaranya dukungan politik, komitmen, dan kesungguhan dalam pelaksanaan kebijakan. Efektivitas perencanaan dan penganggaran juga harus ditingkatkan, diikuti dengan penguatan peran TKPK, serta penyusunan kebijakan yang terkoordinasi dan sinergis.
Penggunaan data yang seragam, seperti sinergi P3KE dan DTKS, perlu dilakukan, selain pengendalian inflasi dan stabilitas harga pangan. Inisiatif program baru atau pengembangan skala program yang efektif juga menjadi bagian dari strategi, bersama dengan keterlibatan aktif stakeholder dan dunia usaha.
“Perangkat daerah yang ikut mengintervensi perlu cermat dalam menentukan kegiatan hingga subkegiatan supaya benar-benar apa yang kita lakukan bisa terkoordinasi,” jelasnya.
Rembang sendiri memiliki 15 desa yang menjadi fokus penanganan kemiskinan diantaranya Karangasem di Kecamatan Bulu, Woro di Kecamatan Kragan, Bangunrejo di Kecamatan Pamotan, Tuyuhan di Kecamatan Pancur, Bancang di Kecamatan Sale, dan Glebeg di Kecamatan Sulang.
Kemudian Kecamatan Sedan, desa-desa prioritas meliputi Sidomulyo, Menoro, Mojosari, Candimulyo, dan Sidorejo. Di Kecamatan Sluke, lokasi prioritas adalah Desa Labuhan Kidul, Bendo, dan Manggar. (*)
