Warga Sumber Usulkan Perbaikan Infrastruktur, Bupati: Akan Diprioritaskan Sesuai Urgensinya

Rembang, Rembangnews.com – Warga Kecamatan Sumber mengusulkan perbaikan sejumlah infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar tingkat kecamatan.

Diantaranya perbaikan infrastruktur seperti jembatan, jalan, tebing sungai, dan drainase. Selain itu, terdapat juga usulan terkait normalisasi sungai serta program pelatihan keterampilan.

Dari usulan yang masuk, hal yang dianggap urgen adalah pembangunan jembatan penghubung Dukuh Sambong, Desa Jatihadi, dengan Desa Sidoluhur, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Jembatan tersebut sudah tua dan beberapa bagiannya mengalami kerusakan.

Selain itu, masyarakat mengusulkan perbaikan jalan Klampok di ruas Sekarsari–Jatihadi yang menghubungkan Desa Srikaton, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Saat ini, kondisi ruas jalan tersebut mengalami kerusakan berat.

Mengenai usulan tersebut, Bupati Rembang, H. Harno mengaku akan memprioritaskan pembangunan sesuai dengan urgensinya. Mengingat kondisi keuangan daerah saat ini masih belum stabil dan ada arahan Presiden Republik Indonesia agar pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran.

“Usulan yang ada akan diprioritaskan sesuai urgensinya, terutama karena masih ada kebutuhan wajib dan prioritas yang belum teranggarkan dalam APBD, dengan total sekitar Rp200 miliar. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola anggaran ini,” jelasnya.

Usulan yang masuk dalam musrenbang akan dievaluasi oleh pihaknya bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

“Nanti akan saya bedah lagi dengan Bappeda. Minggu, Senin, Selasa harus sudah selesai. Rp200 miliar ini bisa bertambah atau berkurang, semoga bisa berkurang. Jika nanti mentok, kami mohon kesadaran semua pihak, termasuk anggota DPRD. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, efisiensi harus dilakukan, termasuk saya juga kena potongan,” jelasnya.

Pihaknya juga mengusahakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai solusi, tetapi dengan tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat.

“Langkah yang harus kita ambil adalah menaikkan PAD tanpa memberatkan masyarakat,” jelasnya.

Usulan yang disampaikan dalam Musrenbang akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). (*)