Atasi Isu Kependudukan, Pemkab Rembang Susun Grand

Rembang, Rembangnews.com – Guna mengatasi isu kependudukan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang tengah menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan BKKBN memfasilitasi penyusunan grand desain ini.

Ada lima pilar utama yang menjadi acuan dalam menyusun grand desain yaitu pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan keluarga berkualitas, penataan persebaran penduduk, serta pengelolaan data kependudukan.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DINSOSPPKB) Kabupaten Rembang, Prapto Rahrjo mengatakan bahwa grand desain tersebut akan menjadi arah kebijakan pembangunan kependudukan lima tahunan.

“Mudah-mudahan bisa tersusun rencana aksi yang konkrit dan terukur untuk mengimplementasikan GDPK demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Rembang,” jelasnya.

Ia menilai jika isu seperti dampak perubahan iklim dan revolusi industri terhadap dinamika kependudukan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.

“Artinya adalah pembangunan tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak kebutuhan kependudukan,” jelasnya.

“Mudah-mudahan advokasi ini dapat memberikan warna bagi kita, terutama dalam rangka penyusunan GDPK di Kabupaten Rembang,” lanjutnya.

Sementara itu, Subkoordinator Pengendalian Penduduk DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Novita Dewi mengatakan bahwa setiap wilayah di Jateng diwajibkan memiliki GDPK.

“Yang belum itu Kudus, Wonogiri, Banjarnegara, dan Rembang. Jadi memang harus kami pastikan karena ini amanat inpres dan harus segera,” jelasnya.

GDPK, jelasnya, tidak cukup hanya dalam bentuk desain konsep, tetapi juga harus mencakup roadmap atau peta jalan, serta strategi pelaksanaannya.

“Dibutuhkan sinergitas dan kerja keras, karena tuntutan dari pemerintah pusat itu ada 30 indikator yang harus dimasukkan. Hal ini tidak akan tercapai tanpa kerja sama lintas sektor,” jelasnya. (*)