Puskesmas Sarang 2 Hadapi Masalah Krisis Air Bersih dan Abrasi

Rembang, Rembangnews.com – Puskesmas Sarang 2 menghadapi masalah krisis air bersih dan ancaman abrasi.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang pun berupaya untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Namun butuh anggaran yang besar untuk mengatasinya.

Kepala Puskesmas Sarang 2, Hafidlotul Muawanah mengatakan bahwa perlu ada pembuatan tandon untuk menampung air tawar. Namun realisasinya terkendala anggaran termasuk untuk memasang jaringan PDAM.

“Untuk instalasi PDAM, dibutuhkan biaya sekitar Rp20-30 juta, sementara anggaran kami belum mencukupi. Pasien juga banyak mengeluhkan air yang tersedia karena rasanya asin,” jelasnya.

Kandungan garam yang tinggi sering membuat pompa di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rusak. Bahkan sejak November 2024 hingga Maret 2025, pompa sudah rusak sebanyak tiga kali.

“Pompa sudah diganti beberapa kali, tapi tetap rusak. Kami sangat membutuhkan suplai air tawar dari PDAM,” jelasnya.

Tak hanya itu, abrasi di pesisir Kecamatan Sarang membuat bangunan bagian belakang puskesmas terancam. Pipa IPAL juga berada dekat dengan gelombang laut.

“Kami butuh pemecah gelombang karena pipa paralon IPAL juga berada di situ. Risiko kerusakan sangat tinggi, bahkan bagian belakang bangunan sudah ambrol,” jelasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang, Fahrudin mengatakan bahwa pihaknya siap menjadi jembatan antara Puskesmas Sarang 2 dengan PDAM. Puskesmas diminta mengalokasikan anggaran untuk pemasangan instalasi air melalui biaya operasional.

“Puskesmas dan rumah sakit membuat rencana bisnis anggaran untuk mengelola pendapatannya sendiri. Saya yakin biaya operasional masuk dalam rencana bisnis anggaran. Dari sana bisa disisihkan Rp 30 juta, nanti saya bantu sampaikan ke PDAM agar segera ditangani,” jelasnya.

Untuk kebutuhan pemecah gelombang, Pemkab telah mengusulkannya ke pemerintah pusat.

“Kami juga meminta dukungan DPRD agar pembangunan breakwater segera terealisasi. Jangan sampai puskesmas ini mengalami kerusakan lebih parah,” ujarnya.

Meski menghadapi berbagai masalah tersebut, pemerintah daerah berkomitmen memastikan layanan kesehatan di wilayah pesisir tetap berjalan optimal. (*)