Bupati Hafidz Minta Jajarannya Manfaatkan Teknologi dalam Jalankan Program

Rembang, Rembangnews.com – Bupati Rembang Abdul Hafidz mendorong para jajarannya untuk memanfaatkan teknologi dalam menjalankan program-program kerjanya.

Diketahui, tahun 2022 Pemerintah hanya mengadakan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) kategori Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal ini dilakukan untuk mengurangi Sumber Daya Manusia (SDM), membatasi pengeluaran anggaran, dan mencegah adanya transaksi yang tidak wajar atau korupsi.

“Makanya pemerintah sekarang semakin-semakin kurang ya karena itu gak ada artinya jaman digital PNS kita masih tetap gak ada artinya digital untuk mengurangi SDM, untuk mengurangi anggaran transaksi yang tidak baik (korupsi). Inilah digital,” pungkasnya.

Ia juga menyinggung Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kabag Kesra) Sekretaris Daerah yang dipimpin oleh Suyanto.

Pasalnya, perubahan era digitalisasi pemerintah semakin mengurangi pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sehingga Bupati Hafidz merasa tertarik pada bagian Kesra Sekertaris Daerah dikarenakan di sana hanya terdapat 4 Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Meskipun demikian, di Kabag Kesra ada satu pegawai yang dapat menangani semua pekerjaan. Dari pekerjaan terdahulunya dan dapat melakukan update perkembangan melalui digitalisasi.

“Saya tertarik dengan Kabag Kesra, ngeluh! dalam pembicaraan PNS namung segelintir mung 4. Tapi siji niki akhir e kulo paksa untuk menangani semuanya? Iso? Saget ya tak karepno soko Pemerintah yo ngono iku. Jadi dia pinter digital dia kasih gawean kabeh,” ucap Hafidz.

Dengan keterbatasan pegawainya, Bupati Rembang menghendaki setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdapat satu orang yang ahli Informasi Teknologi (IT).

Hal ini yang diharapkan Pemerintah dalam memajukan bangsa Indonesia dengan memanfaatkan perubahan era digitalisasi.

“Jangan bicara aku kekurangan pegawai tapi bicaranya kepala Dinas ini bagaimana bisa memberdayakan satu orang saja menguasai IT pasti semua pegawaian teratasi. Itu yang diharapkan Pemerintah itu,” ungkapnya. (*)