Rembang, Rembangnews.com – Besaran Dana Desa (DD) Kabupaten Rembang pada tahun 2025 ini mengalami peningkatan Rp962 juta. Hal itu didasarkan pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 56 Tahun 2024.
Diketahui DD Kabupaten Rembang sebelumnya sebesar Rp243.424.874.000, kini menjadi Rp244.386.951.000.
DD akan digunakan untuk mendukung Peraturan Menteri Desa (Permendesa) Nomor 2 Tahun 2024, salah satunya untuk program ketahanan pangan di setiap desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Rembang, Slamet Haryanto, menyampaikan bahwa tidak semua desa mengalami kenaikan.
“Ada desa yang naik, ada desa yang turun. Tapi ini kebijakan dari pemerintah pusat, namun secara umum di Kabupaten Rembang ada peningkatan,” jelasnya.
Ia menyebut jika minimal 20 persen DD harus dialokasikan pada program ketahanan pangan tematik, yang diwujudkan melalui pengembangan desa tematik.
“Jadi ketahanan pangan ini nanti wujudnya tidak talud mania, tidak rabat mania, tidak jitut mania tetapi sudah harus berbicara ketahanan pangan tematik. Misalkan Desa Tireman tematiknya bandeng, jadi yang sudah ada produktivitas seperti itu,” jelasnya.
Slamet menambahkan bahwa program ketahanan pangan sebenarnya sudah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), namun adanya Permendesa baru mengharuskan perubahan mekanisme melalui APBDes Perubahan.
“Itu dirumuskan dan bisa memunculkan ketahanan pangan tematik. Ini dipantau langsung kemarin dari Kepolisian Republik Indonesia, dari Kejaksaan Agung juga memantau. Ini menjadi perhatian pemerintah sehingga harus diwujudkan,” jelasnya.
Ia berharap program ketahanan pangan tematik dapat berkolaborasi dengan satuan layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga desa dapat menjadi pemasok bahan baku untuk kebutuhan program tersebut.
“Misalkan butuh stok beras di Rembang ada, butuh stok sayur mayur di Rembang sudah mencukupi, butuh stok telur di Rembang ada produksinya. Jadi ini perlu dipersiapkan betul di tingkat desa. Terutama ketahanan pangan ini bisa dilaksanakan oleh Bumdes atau melalui lembaga ekonomi lainnya di desa,” tandasnya. (*)
