Dinilai Memberatkan, Nelayan di Rembang Demo Kebijakan Pajak 10 Persen

Rembang, Rembangnews.com – Kebijakan pajak 10 persen bagi pengusaha pemilik kapal dinilai memberatkan para nelayan. Ribuan nelayan Rembang pun menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kabupaten Rembang, Rabu (11/1/2023) untuk menyuarakan protes.

Massa yang tergabung dalam paguyuban Asosiasi Nelayan Rembang itu, memblokade akses jalan pantura sekitar bundaran tugu Adipura Rembang.

Aksi demontrasi pun menyebabkan kemacetan bahkan kelumpuhan arus lalu lintas di jalan Pantura yang mengular sepanjang sekitar dua kilometer.

Sehingga Satlantas Polres Rembang menerapkan rekayasa arus lalu lintas dengan dialihkan ke jalan Lintas Selatan sampai dengan unjuk rasa itu selesai pukul 10.30 WIB.

Koordinator aksi, Lestari Priyanto mengatakan, massa mendemo kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang sejumlah aturan baru. Mereka menuntut penurunan pajak 10 persen bagi pengusaha pemilik kapal.

Baca Juga :   Pilkades 10 Desa di Rembang Ditunda hingga 2025, Ini Alasannya

“Bayar pajak 10 persen jenengan sanggup atau tidak? Saya yakin pemilik kapal. Kapal e macet ABK-ne melok leren,” kata Priyanto.

Dalam aksi demo berjalan agak lambat massa terus menuntut ketidaksetujuan peraturan yang baru dikarenakan masih menunggu keputusan dari Bupati Rembang.

“Hari ini kita serbu kantor DPRD, penjualan kita sampai di sini saja. Ini bapak Bupati lagek perjalanan,” ungkapnya.

Dalam PP tersebut mengatur pungutan Hasil Perikanan Praproduksi dikenakan kepada Pelaku Usaha Perikanan Tangkap. Tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. (*)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *