Rembangnews.com – Sri Mulyani menegaskan bahwa takkan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) honorer di kementerian atau lembaga imbas adanya efisiensi anggaran.
Menteri Keuangan RI menyampaikan hal tersebut mengingat ada berita terkait PHK honorer.
“Terkait berita mengenai PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga, dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian dan lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer,” jelasnya dilansir dari Detik.
Pihaknya juga mengaku akan melakukan penelitian lebih lanjut agar efisiensi anggaran tak berdampak pada honorer.
“Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian dan lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan presiden yaitu pelayanan publik yang baik,” jelasnya.
Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya mendengar banyak keluhan tentang efisiensi dari lembaga.
“Saya tahu dan dapat masukkan dan saran dari beberapa lembaga, ada yang hadir di sini, kalau kemudian efisiensi sekian, kita hanya bisa bayar gaji driver, OB, ini itu sisa 4 bulan,” terangnya.
Sedangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini mengaku jika efisiensi pekerja menjadi kewenangan masing-masing lembaga.
“Itu tergantung instansinya, saya tidak dapat intervensi karena Kemenpan-RB kan yang dikeluarkan kebijakan nasionalnya,” jelasnya. (*)
