Rembang, Rembangnews.com – Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Rembang telah selesai mengadakan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rembang tahun 2022.
Afan Martadi selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Rembang menyampaikan, hasil seleksi JPTP di lingkup pemerintah sudah diumumkan.
Sebelumnya, panitia seleksi telah melaksanakan beberapa tahapan seleksi JPTP tahun 2022 meliputi seleksi administrasi dan penelususran rekam jejak, moralitas, integritas. Kemudian tahapan uji kompetensi melalui penggalian potensi, uji gagasan atau makalah dan tahapan yang terakhir seleksi wawancara.
“Kami telah mengumumkan hasil seleksi JPTP tahun 2022 pada 23 September 2022, hasil ini diperoleh dari seleksi administrasi dan penelususran rekam jejak, moralitas, integritas, uji kompetensi melalui penggalian potensi, uji gagasan dan seleksi wawancara,” kata Afan Jumat (23/9/2022).
Sementara hasil seleksi diperoleh tiga orang peserta dengan nilai terbaik pada masing-masing formasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
4 Formasi JPTP dengan tiga orang peserta yang memiliki nilai terbaik sebagai berikut:
- Formasi JPTP Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) diperoleh Arief Dwi Sulistya, Budi Priyanggodo, dan Dwi Martopo.
- Formasi JPTP Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan diperoleh Agung Ratih Kusuwardani, Sidi Teguh Wibowo, dan Sri Suryandari.
- Formasi JPTP Staf Ahli Bidang Keuangan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia diperoleh Akhir Budi Asmara, Ali Sahid, dan Nuromah.
- Formasi JPTP Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan diperoleh Achmad Sholchan, Nur Rofik, dan Suyanto.
Ia mengutarakan, selanjutnya peserta yang telah lolos seleksi sebagaimana dimaksud akan direkomendasikan kepada Bupati Rembang selaku Pejabat Pimpinan Kepegawaian (PPK). Selanjutnya akan diteruskan dan dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Peserta yang lolos tahapan seleksi ini, kemudian akan dipilih Pak Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian setelah dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” terangnya. (*)
