Rembang, Rembangnews.com – Defisit anggaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023, membuat Pemkab Rembang mau tak mau harus melakukan efisiensi belanja.
Tim Penyusun Anggaran Daerah (TAPD) Rembang dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD sendiri sudah menggelar rapat guna membahas solusi atas selisih prediksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), pada Rabu (12/7/2023) lalu.
Rapat itu juga dihadiri Bupati Rembang Abdul Hafidz bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Fahrudin dan anggota TAPD lain.
Bupati Rembang Abdul Hafidz mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan terus digenjot.
“Kita terima hasil audit BPK itu saja bulan Mei. Nah di situ baru ketahuan melesetnya SILPA. Tapi ini akan jadi pedoman untuk mengambil langkah penyelesaian,” ujar Bupati.
Masalah ini juga berdampak pada penundaan hingga tahun depan atas pelaksanaan kegiatan, utamanya yang bersifat kurang mendesak. Beberapa kegiatan yang berkemungkinan ditunda adalah penataan alun-laun, penataan Taman Rekreasi Pantai (TRP) Kartini, serta pembangunan gedung BPPKAD.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Rembang Ridwan membenarkan adanya persamaan persepsi soal defisit anggaran karena melesetnya SILPA APBD 2022 tidak lebih dari Rp143 miliar.
“Beberapa kebijakan sudah disampaikan. Instruksi Bupati ke OPD juga sudah dijelaskan. Jadi pertanyaan yang muncul di Banggar dan TAPD sudah terjawab,” ungkapnya.
Pertemuan lanjutan antara Banggar DPRD dan Tim TAPD pun akan digelar pada Rabu pekan depan guna memastikan kegiatan mana saja yang akan ditunda atau dihilangkan. (*)
