Rembang, Rembangnews.com – Para nelayan di Kabupaten Rembang mengeluhkan harga jual ikan yang mengalami penurunan. Sehingga berdampak pada hasil melaut yang tak bisa menutupi biaya operasional.
Asosiasi Jaring Tarik Berkantong Rembang “Baita Adiguna” pun telah mengajukan permohonan audiensi kepada DPRD Rembang.
Ketua paguyuban nelayan jaring tarik berkantong (JTB) Bhaita Adhiguna, Lestari Priyanto mengatakan dalam audiensi tersebut bahwa harga ikan mengalami penurunan drastis sebesar 40-50% sejak bulan November 2023 lalu. Kapal nelayan pun banyak yang dianggurkan.
“Sebagian teman-teman kami yang mencoba melaut lagi sesudah Lebaran, hasilnya juga masih minus. Tidak mampu menutup operasional,” ujar Lestari.
Menindaklanjuti hal tersebut, DPRD Rembang telah menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Perwakilan perusahaan pabrik pengolahan ikan kelas ekspor yang menampung ikan dari nelayan Kabupaten Rembang juga ikut dalam rapat tersebut.
Sementara itu, dari pihak perusahaan pabrik pengelolaan ikan Star Food mengungkapkan bahwa permintaan ekspor tak sebanyak di tahun lalu. Hal itu dipengaruhi adanya persaingan harga ikan dengan Vietnam dan India yang lebih murah serta adanya pengaruh dari perekonomian global. Akibatnya, stok ikan di gudang pun menumpuk.
“Misalnya menjelang hari raya kemarin, tempat penyimpanan kami sampai penuh. Bahkan harus mendatangkan kontainer kosong, untuk menampung ikan nelayan. Artinya apa, karena belum bisa terjual. Supplier juga kita datangkan ke pabrik untuk ngecek sendiri, supaya ada keterbukaan. Kita berharap ekspor naik, biar nelayan ikut menikmati,” ujarnya.
Perwakilan perusahaan lain, PT Kelola Mina Laut (KML) Tuban juga mengungkapkan hal senada. Penurunan permintaan terasa sejak bulan September 2023 hingga bulan Juni ini. Tapi masih ada harapan, ketika bulan-bulan tertentu, permintaan akan kembali naik.
“September sampai sekarang yang kacau balau. Insyaallah pada bulan September, di negara tujuan masuk musim dingin, kita siapkan dari bulan Juli ini. Soal pembayaran ke supplier, kami siap bayar 100 %, kami tidak ngibul. Kami buka suplai ikan sebanyak-banyaknya,” ujar perwakilan dari KML.
Usep Suhendar selaku Katimja Direktorat Usaha Dan Investasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pun menyarankan agar transaksi jual beli ikan dari nelayan kepada supplier disertai bukti lebih jelas, sehingga bisa dipertanggungjawabkan.
“Ini kan bukan menitipkan barang, tapi menjual ikan. Di dalam setiap jual beli, harus ada hak dan kewajiban, dapat dipertanggungjawabkan. Adakah nota nya, adakah perjanjian tertulis. Kalau misalkan ada supplier kabur, bapak (nelayan) mau nuntut sama siapa,” pungkasnya. (*)
