Rembang, Rembangnews.com – Kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mewajibkan kapal perikanan dipasang Vessel Monitoring System (VMS), mendapat penolakan dari nelayan Rembang.
Pasalnya, VMS memiliki harga yang cukup tinggi. Belum lagi ada biaya tahunan untuk koneksi airtime dan kebutuhan perawatan alat yang harus berkelanjutan. Hal itu memberatkan nelayan.
“Khususnya nelayan Rembang yang notabenenya nelayan mini kursin di bawah 30 GT masih merasa keberatan. Kami minta agar pemerintah meninjau ulang kebijakan ini dan mempertimbangkan kondisi ekonomi nelayan saat ini,” ujar Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Rembang, Muslim.
Ia menyebut, nelayan akan menerima kebijakan tersebut apabila pemerintah memberikan subsidi pengadaan alat tersebut, sehingga nelayan tak menanggung beban sendiri.
“Nelayan menolak VMS terkecuali kalau pengadaannya ditanggung subsidi pemerintah atau dianggarkan melalui APBN,” jelasnya.
Terkait aspirasi nelayan Rembang tersebut, Ketua DPRD Rembang, Abdul Rouf mengaku akan meneruskannya ke DPR RI.
“Sebagai wakil rakyat di daerah, kami memiliki kewenangan untuk menampung dan menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat. Kami apresiasi para nelayan yang menyampaikan pendapat secara santun dan tertib,” ujarnya. (*)
