Rembang, Rembangnews.com – Wakil Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro’ menekankan pentingnya sinergitas dalam menjaga kondusivitas demokrasi.
Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan pembinaan dan penguatan kelembagaan Pengawas Pemilu bersama mitra kerja Bawaslu Kabupaten Rembang, Senin (15/9).
Wabup Hanies menilai jika penguatan kelembagaan Bawaslu perlu dilakukan tak hanya di momentum pemilu.
“Penguatan kelembagaan apalagi di masa pemilu ini harus dilakukan. Karena strategis dan penting, apalagi bersama para stakeholder dan pegiat pemilu lainnya,” ujarnya.
Kondisi Rembang usai pemilu Rembang relatif kondusif.
“Secara nasional memang ada tren menurun, tetapi di Rembang saya pikir justru naik. Indikatornya, pasca pemilu suasana tetap kondusif, berbeda dengan daerah lain yang ramai,” terangnya.
Pemilu merupakan instrumen penting dalam menjaga demokrasi sehingga perlu ada pengawasan. Maraknya hoaks dan potongan video di media sosial pun menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemilu.
“Ke depan kami berharap pengawasan pemilu tidak sekadar administrasi, tetapi juga amanah konstitusional. Termasuk menghadapi tantangan di udara, seperti maraknya hoaks dan potongan video yang disebarkan netizen. Bawaslu harus ikut andil dalam menangkal penyebaran informasi palsu,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang, Totok Suparyanto, menyebut kegiatan ini merupakan mandat Komisi II DPR RI kepada seluruh Bawaslu kabupaten/kota di Indonesia. Tujuannya memperkuat peran pengawas pemilu sekaligus memastikan proses demokrasi di daerah tetap sehat dan akuntabel.
“Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada sekaligus menyerap seluruh aspirasi dari peserta,” ucapnya.
Totok menekankan, masukan dari masyarakat akan menjadi bekal penting bagi Bawaslu dalam menyusun langkah pengawasan ke depan, sehingga tercipta pemilu yang berintegritas sekaligus mendukung terwujudnya keamanan dan ketertiban sebagaimana diharapkan pemerintah pusat.
“Kami ingin mengetahui secara langsung bagaimana proyeksi tata kelola demokrasi ke depan. Pemilu dan pilkada mau seperti apa ke depannya, sehingga akan lebih manteb lagi ketika kita juga mendengar langsung dari Komisi II DPR RI,” pungkasnya. (*)
