Upaya Penurunan Stunting di Rembang, Pemberian Makanan Tambahan Dioptimalkan

Rembang, Rembangnews.comSebagai salah satu upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Rembang, pemerintah setempat bakal mengoptimalkan pelaksanaan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, drg. Dini Nuraida menilai, optimalisasi program PMT penting karena memberikan dampak nyata bagi penurunan stunting.

“Kenapa PMT kita harus betul-betul kita maksimalkan, kita segerakan untuk bisa mengejar bagaimana intervensi PMT ini berdaya ungkit. Harapannya prevalensi kita 15,8 ini pada saat nanti pelaksanaan SSGI 2026 terdapat perbaikan. Jadi terjadi penurunan angka prevalensi,” ujarnya.

Ia menyebut, berbagai program intervensi gizi perlu dipersiapkan mengingat Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2026 bakal dilakukan pada bulan Juni hingga Juli.

Baca Juga :   Mensos Rembang Jenguk Anak Pengidap Tumor di Pamotan

“SSGI tahun 2026 akan dilaksanakan di sini sekitar bulan Juni Juli. Kita harus betul-betul mempersiapkan. Harapannya hari ini di bulan Maret kita sudah pembekalan, nanti kita bisa serempak pelaksanaan PMT, insyaallah dilaksanakan di awal bulan April,” paparnya.

Program PMT sendiri menyasar kelompok balita dengan permasalahan gizi utamanya balita dengan kondisi berat badan tidak naik (weight faltering), dengan periode intervensi selama 14 hari.

“Harapannya dengan sasaran yang sangat banyak ini, weight faltering atau tidak naik berat badan ini sasarannya cukup banyak. Periode intervensinya 14 hari dan harapannya Februari sampai Juli ini sudah kita selesaikan,” katanya.

Kemudian kepada balita underweight dan balita wasting. Untuk balita underweight yang jumlahnya mencapai 3.258 anak, intervensi dilakukan selama 28 hari. Sementara balita wasting yang tercatat sebanyak 1.947 anak mendapatkan intervensi selama 56 hari.

Baca Juga :   Jelang Mudik Lebaran Animo Masyarakat Rembang Terhadap Vaksinasi Naik

Menurutnya, pelaksanaan PMT memiliki tantangan yang cukup kompleks di lapangan. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, puskesmas, serta kader di tingkat desa perlu terus diperkuat.

“Jadi di tahun 2026 kita betul-betul harus bekerja keras bagaimana dinamika ini harus kita perbaiki,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Rembang, Musringah Harno, menegaskan bahwa peran PKK di tingkat desa sangat penting dalam mendukung keberhasilan program PMT lokal tahun 2026.

“Peran PKK sangat vital, bertindak sebagai pelaksana di lapangan untuk mencegah stunting melalui edukasi, penyediaan gizi berbasis bahan lokal, dan pemantauan pertumbuhan balita atau ibu hamil,” paparnya.

Menurutnya, Ketua TP PKK Desa menjadi ketua pelaksana program PMT lokal yang bertugas mengoordinasikan seluruh kegiatan di tingkat desa, mulai dari pengelolaan dana, pembelian bahan makanan, pengolahan hingga distribusi kepada sasaran.

Baca Juga :   Layanan Perizinan di Rembang Diselaraskan dengan PP Baru

Selain itu, pengelolaan keuangan program dilakukan oleh bendahara pelaksana PMT lokal. Pada tahun 2026 terdapat dua bendahara yang bertugas, yakni Ketua Pokja 4 dan Bendahara TP PKK Desa.

Musringah berharap koordinasi antara PKK desa, puskesmas, dan perangkat daerah dapat terus ditingkatkan agar pelaksanaan PMT berjalan optimal dan berdampak pada peningkatan status gizi masyarakat. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *