Rembang, Rembangnews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang menggelar Rapat Koordinasi Kebijakan Fortifikasi Pangan Berskala Besar (FPBB).
Langkah ini diharapkan menjadi langkah penguatan kebijakan daerah untuk mempercepat penurunan stunting dan menambah zat gizi mikro esensial ke bahan pangan pokok yang dikonsumsi masyarakat.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Rembang, Sigit Purwanto mengatakan bahwa saat ini usia harapan hidup masyarakat Rembang mencapai 75,29 tahun.
Sementara itu, angka kematian ibu juga menurun. Dari 14 kasus di 2021, menurun menjadi lima kasus di 2025.
“Untuk Universal Health Coverage kita juga mendapatkan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri karena capaiannya cukup tinggi, yakni 99,50 persen. Sementara prevalensi stunting berdasarkan data EPPGBM tahun 2025 berada di angka 12,25 persen. Kalau disandingkan dengan data survei Kementerian Kesehatan sebelumnya di angka 15,8 persen, paling tidak sudah mulai mendekati,” paparnya.
Ia menilai, Rembang potensial untuk menerapkan fortifikasi pangan terutama dari sektor garam. Mengingat luasan lahan garam mencapai 1.500 hektare dan didukung tujuh industri kecil menengah (IKM) yang telah tersertifikasi.
“Ini menjadi fondasi awal untuk meningkatkan keberadaan pelaku industri lokal. Apalagi sekarang sudah berkembang teknologi geomembran yang membuat kualitas garam lebih bersih, putih, dan lebih mudah dicampur sehingga proses iodisasi bisa lebih merata dan stabil,” paparnya.
Namun masih ada sejumlah tantangan diantaranya bahan baku, harga pangan fortifikasi yang cenderung lebih mahal dibanding produk biasa, hingga preferensi konsumsi masyarakat yang belum sepenuhnya menerima produk fortifikasi.
“Produk fortifikasi kadang masuk kategori premium, sehingga ada tambahan biaya yang menjadi pertimbangan konsumen. Belum lagi soal rasa dan kebiasaan konsumsi masyarakat. Ini yang menjadi tantangan bersama bagaimana fortifikasi tetap bisa diterima dan dikonsumsi masyarakat luas,” jelasnya. (*)
