Kebutuhan Formasi PPPK Nakes di Rembang Ditaksir Ada 399 Formasi

Rembang, Rembangnews.com – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rembang akan melakukan pemetaan kebutuhan formasi dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jabatan tenaga kesehatan (Nakes). Diketahui bahwa kebutuhan Nakes yang terdata ditaksir mencapai 399 formasi.

Pemetaan ini dilakukan seiring wacana pengangkatan tenaga kesehatan yang bukan Aparatur Sipil Negara (Non ASN) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang akan dilakukan oleh pemerintah.

“Nakes PPPK memang ada info seperti itu. Kita baru pendataan, bukan artinya nanti kebutuhannya sekian keluarnya sekian enggak. Ini untuk menghitung, mendata berapa kebutuhan di Kabupaten Rembang,” kata kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Rembang Afan Martadi.

Baca Juga :   BPBD Jateng Tinjau Lokasi Tanah Anjlok dan Rumah Warga Terdampak Tanah Gerak

Meskipun mengonfirmasi akan ada seleksi PPPK Nakes di Rembang, Afan masih belum bisa menyebutkan kapan jadwal pasti ujian ASN itu akan dilaksanakan. Pasalnya, hingga kini pihaknya belum menerima surat keputusan dan peraturan tertulis dari atasan.

Proses yang berjalan masih dalam tahap pendataan dasar. Di mana pemetaan formasi, baru diverifikasi oleh Kementerian kesehatan (Kemenkes).

“Itu hanya pemetaaan kebutuhan formasi, belum ditetapkan juga. Itu masih dilaporkan ke Kemenkes, nanti ada validasi di Kemenpan-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi),” tegasnya.

Ditanya terkait afirmasi atau prioritas nakes untuk mengisi formasi PPPK, ia juga belum bisa berbicara banyak. Yang jelas, mekanisme rekrutmen PPPK Nakes terdekat akan mengadopsi seleksi PPPK guru yang dilakukan beberapa waktu yang lalu.

Baca Juga :   Cara Cetak Kartu Pendaftaran Tes SKD CPNS dan PPPK

Honorer nakes yang masuk dalam sistem data yang dipetakan tidak akan otomatis menjadi ASN PPPK, melainkan tetap melalui proses seleksi.

“Kami menunggu keputusan. kalau tes pasti ada. Untuk afirmasi melalui pendekatan masa kerja atau usia belum belum ada info. Jadi kami sifatnya baru mendata berapa jumlah kebutuhan tenaga kesehatan disesuaikan dengan kondisi eksisting.  Kalau guru istilahnya berapa sih kebutuhan guru dibandingkan dengan kondisi Dapodik,” tandas dia. (adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *