Rembang, Rembangnews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang meluncurkan Program Eliminasi Tuberkulosis (TBC) Komunitas.
Program tersebut diluncurkan untuk menekan angka penularan dan kematian akibat TBC di Rembang.
Pelaksanaan program akan dilakukan bersama Yayasan Mentari Sehat Indonesia Cabang Rembang.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, Darmono mengatakan bahwa dalam upaya eliminasi TBC, pemerintah daerah memiliki peran yang utama. Diantaranya memperkuat deteksi dini, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mempercepat pengobatan dengan pendekatan berbasis komunitas.
“Penanganan TBC ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi butuh semua pihak. Dari masyarakat dan OPD terkait harapannya bisa membantu bagaimana program penanganan TBC ini bisa lebih baik lagi. Pemkab Rembang akan terus mengawal program ini agar berjalan optimal,” ujarnya.
Ia menyebut jika TBC menjadi tantangan yang besar di Indonesia, bahkan menempati peringkat kedua kasus TBC terbanyak di dunia setelah India.
“Dengan adanya program ini, kami berharap dapat mempercepat eliminasi TBC, memperbaiki kualitas hidup penderita, dan meminimalkan penularan ke orang lain. Pemerintah akan memastikan bahwa setiap elemen dalam program ini berjalan efektif,” jelasnya.
Ketua Yayasan Mentari Sehat Indonesia, Supriyanto mengatakan bahwa program TBC Komunitas sebenarnya telah berjalan di Kabupaten Rembang sejak 2018, namun sempat terhenti setelah dua tahun akibat pengurangan wilayah pelaksanaan.
“Di 2025 ini diintervensi kembali dengan dukungan dari pemerintah daerah, jadi ada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang melaksanakan program ini,” terangnya.
Pemerintah daerah bersama Yayasan Mentari Sehat Indonesia akan menggelar pelatihan kader kesehatan dan penyuluhan tentang TBC, diikuti dengan monitoring dan evaluasi yang ketat.
“Kegiatan yang harus dilakukan adalah skrining pasien TBC, termasuk investigasi kontak. Nanti kita minta data dari puskesmas. Penemuan satu pasien positif dari kegiatan ini ada reward-nya sebesar Rp200 ribu, biar semangat,” jelasnya.
Selain insentif bagi kader kesehatan, seluruh kegiatan yang dilakukan di lapangan akan dibiayai oleh Global Fund. Pemerintah daerah juga akan memastikan koordinasi yang erat antara kader kesehatan, Dinas Kesehatan, dan puskesmas dalam pelaksanaan program ini. (*)
