Rembang, Rembangnews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang telah menyediakan lahan yang akan digunakan untuk merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat (SR).
Lokasi lahan berada di sebelah utara kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Sulang. Lokasi tersebut telah ditinjau oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Rembang, Sutrisno mengatakan bahwa pihaknya bersama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) mengusulkan pembukaan dua rombongan belajar (rombel) di masing-masing jenjang dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
“Untuk sekolah rakyat, kami usulkan masing-masing jenjang dua rombel,” ujar perwakilan Pemkab.
Nantinya, setiap rombel akan terdiri dari 25 anak sehingga total ada 150 anak yang akan ditampung di Sekolah Rakyat.
Sementara itu, terkait dengan guru dan tenaga kependidikan masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.
Namun ada informasi bahwa akan ada seleksi pengisian jabatan kepala sekolah dari Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan (KSPSTK) serta Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru.
“Namun, hingga saat ini kami di Rembang belum menerima surat resmi terkait pengisian jabatan Kepala Sekolah Rakyat. Informasi yang kami dapat hanya berupa share-an dari rekan-rekan kepala dinas di daerah lain di Jawa Tengah,” jelasnya.
Seleksi akan dilakukan dengan aplikasi. Guru yang dianggap layak akan muncul di sana dan diusulkan ke pemerintah daerah.
Pembangunan Sekolah Rakyat sendiri akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ditambah kemungkinan ada partisipasi pihak swasta.
Sebagai informasi, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan inklusif yang menyasar anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sekolah akan digratiskan. Sedangkan konsep sekolah adalah boarding school atau asrama.
Melalui Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan. (*)
