Rembang, Rembangnews.com – Wakil Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro’ menegaskan bahwa Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekedar distribusi makanan, melainkan program strategis yang menyentuk tiga aspek.
Diantaranya peningkatan gizi dan kesehatan anak, ketahanan pangan, serta penguatan ekonomi lokal. Menurutnya, pelaksanaan MBG harus dirancang secara komprehensif agar memberi dampak berkelanjutan.
“Kita ingin bangun ekosistem dari hulu sampai hilir. Jadi bukan hanya urusan dapur saja, tetapi ada keterkaitan antara petani, peternak, koperasi, BUMD, sampai penerima manfaat,” ujarnya.
Konsep tersebut, jelasnya, sekaligus menjawab aspirasi petani dan peternak yang muncul dalam Musrenbangcam di 14 kecamatan. Banyak di antara mereka mengeluhkan hasil panen dan ternak yang belum terserap optimal. Karena itu, Pemkab mendorong agar mereka dapat terhubung langsung dengan SPPG di masing-masing kecamatan.
“Kami tidak mau MBG justru menjadi pemicu keresahan, tetapi harus menjadi solusi konkret,” tegasnya.
Pihaknya meminta agar pihak SPPG tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis penyedia makanan, tetapi sekaligus menjadi agregator dan off taker hasil pertanian, perkebunan, serta peternakan lokal. Ia menekankan pentingnya pola link and match yang jelas, mulai dari kepastian volume, kualitas, harga, hingga kontinuitas pasokan.
Peran BUMDes dan BUMDesma juga diharapkan dioptimalkan dalam membangun ekosistem tersebut.
Sebagai informasi, 59 dari total 109 SPPG di Kabupaten Rembang telah beroperasi dan melayani penerima manfaat. Pemerintah daerah berharap jumlah tersebut terus bertambah seiring penguatan sistem dan kesiapan sumber daya.
Selain penguatan ekosistem pangan, Wabup Hanies juga menekankan pentingnya aspek keamanan pangan dan kesehatan lingkungan, termasuk pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) serta pemeriksaan kualitas air secara berkala. Ia mengingatkan agar kejadian gangguan keamanan pangan yang pernah terjadi di sejumlah daerah tidak terulang kembali.
Dalam rakor tersebut, Wabup Hanies turut menyoroti temuan terkait pemorsian makanan yang dinilai belum sesuai standar anggaran. Ia meminta agar alokasi anggaran per porsi benar-benar direalisasikan secara utuh demi menjaga kualitas dan kecukupan gizi.
“Kalau memang jatahnya Rp10.000 per porsi, jangan sampai hanya direalisasikan Rp7.000 atau Rp8.000. Gizi dan kualitas harus menjadi nomor satu. SOP harus diterapkan dengan baik,” ujarnya.
Menjelang bulan Ramadan, Pemkab juga meminta kejelasan skema pelaksanaan MBG, termasuk kemungkinan penyediaan makanan kering atau kebijakan lain yang akan diatur melalui surat edaran resmi. Hanies mendorong adanya business matching antara SPPG dan BUMD, serta dukungan perbankan bagi pengelola yang membutuhkan permodalan.
“Kita ingin MBG benar-benar menjadi solusi, membangun ekosistem yang sehat, dan tidak menimbulkan persoalan baru,” pungkasnya. (*)
