Rembang, Rembangnews.com – Sebagai kesiapan menghadapi potensi kemarau ekstrem, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyusun dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) Kekeringan.
Penyusunan dilakukan lewat Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan perangkat daerah, pemangku kepentingan, dan relawan kebencanaan di Aula BPBD Rembang, Jumat (5/6/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Rembang, Muhammad Luthfi Hakim mengatakan bahwa rencana tersebut disusun sebagai pedoman menghadapi kemungkinan terjadinya kekeringan.
Terlebih, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi iklim tahun ini berpotensi lebih ekstrem.
“Prediksi dari BMKG menyebutkan potensi El Nino tahun 2026 ini disebut El Nino Godzilla. Karena itu kita harus menyiapkan langkah-langkah sejak sekarang,” ujarnya.
Rencana yang disusun tak hanya fokus pada penanganan namun juga mencangkup upaya mitigasi sejak saat ini. Seperti pemetaan kembali sumber-sumber air yang telah dibangun melalui berbagai program pemerintah maupun lembaga lainnya.
“Kalau sudah ada sumur-sumur bantuan yang sumber airnya bagus, kita minta tolong datanya. Nanti bisa kita dorong dibuatkan penampungan minimal 10 ribu liter sehingga bisa menjadi titik distribusi air bagi wilayah sekitar saat terjadi kekeringan,” jelasnya.
Berkaca dari tahun 2024, sebanyak 64 desa menerima bantuan suplai air bersih akibat krisis air saat musim kemarau.
Berdasarkan data penanganan tahun 2023 dan 2024, hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Rembang pernah mengalami kekurangan air bersih. Kecamatan Sedan tercatat menjadi wilayah dengan kebutuhan distribusi air bersih terbesar, mencapai sekitar 1,017 juta liter. Disusul Kecamatan Sulang, Sarang, dan Lasem yang juga menerima bantuan air bersih dalam jumlah cukup tinggi.
“Melalui forum ini saya berharap kita bisa membedah skenario terburuk secara jujur dan objektif, kemudian menuangkannya dalam dokumen rencana kontinjensi yang benar-benar bisa digunakan saat dibutuhkan. Penanganan kekeringan tidak bisa dilakukan sendiri oleh BPBD, tetapi membutuhkan sinergi seluruh pihak,” tegasnya. (*)
