Rembangnews.com – Luhut Panjaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) mengungkapkan bahwa China meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk jaminan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Namun kemudian pihaknya menegaskan untuk penjaminan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).
“Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018,” kata Luhut dilansir dari CNN Indonesia.
“Ada masalah itu, tapi kalo dia (China) mau tetap APBN, ya dia akan mengalami (prosedur) panjang. Itu sudah diingatkan dan mereka sedang mikir-mikir,” lanjutnya.
Selain itu, China pun hanya berkenan menurunkan bunga utang menjadi 3,4 persen dari yang sebelumnya 4 persen. Sedangkan pemerintah menghendaki 2 persen.
Luhut mengungkapkan jika pemerintah tak masalah dengan bunga tersebut. Sebab bunga tersebut lebih baik dari bunga pinjaman luar negeri yang lain.
“Karena kalau kamu pinjam ke luar juga bunganya sekarang bisa 6 persen juga. Jadi 3,4 persen misalnya sampai situ, we are doing ok walaupun nggak oke-oke amat,” kata Luhut.
Sementara itu, Direktur Utama PT PII Wahid Sutopo mengatakan belum menerima perintah apapun perihal proses penjaminan proyek KCJB tersebut.
Namun ia mengatakan bahwa PT PII hadir untuk melaksanakan penjaminan pemerintah di proyek infrastruktur.
“Terkait proyek KCJB, sampai saat ini kami belum secara resmi menerima penugasan dari pemerintah dalam melakukan penjaminan proyek tersebut,” kata Wahid.
Pihaknya pun berkomitmen akan mempersiapkan dengan baik ketika mendapatkan penugasan.
“Namun, sekiranya akan mendapatkan penugasan untuk penjaminan KCJB, kami berkomitmen akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya,” jelasnya. (*)
