Rembang Jadi Salah Satu Sampel Pengamatan Inflasi Nasional

Rembang, Rembangnews.com – Kabupaten Rembang akan menjadi salah satu sampel pengamatan inflasi nasional. Ada total 149 Kabupaten/Kota di Indonesia yang bakal dijadikan sampel.

Kepala Badan Statistik (BPS) Kabupaten Rembang, Teguh Iman Santoso menyebutkan bahwa di Jawa Tengah sendiri ada total 9 Kabupaten/Kota yang terpilih diantaranya Kabupaten Wonosobo, Wonogiri, Rembang, Cilacap, Purwokerto, Kudus, Kota Surakarta, Kota Semarang dan Kota Tegal.

“Di Jawa Tengah kita menjadi salah satu titik pengamatan apakah pergerakan barang-barang di Indonesia seperti apa. Kita menjadi salah satu objek penelitian,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa pengamatan inflasi nasional di Rembang selama ini masih bergantung dengan Kabupaten Kudus. Hal itu menyebabkan pengamatan inflasi pun tak bisa menggambarkan kondisi Rembang sepenuhnya. Namun ke depan, Rembang akan dilakukan pengamatan sendiri.

Baca Juga :   BPS Lakukan Pendataan Potensi Desa di Rembang

“Mudah-mudahan dengan adanya indikator ini kita bisa mengeksekusi kebijakan yang diperlukan. Dibandingkan tahun sebelumnya yang tidak menggambarkan kondisi di Kabupaten Rembang,” paparnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang, Fahrudin menyebut bahwa terpilihnya Rembang jadi salah satu sampel pengamatan inflasi akan memberikan keutungan. Diantaranya inflasi akan lebih terkontrol dan akan ada insentif fiskal.

“Nah ada lagi keuntungan menjadi sasaran pengamatan inflasi, ada reward yaitu insentif fiskal. Kalau dulu (Kudus dapat insentif) Rp10 miliar mungkin besok (Rembang) bisa Rp20 miliar,” tuturnya.

Berdasarkan data, inflasi di Rembang sendiri mengalami penurunan jika dibandingkan dari tahun sebelumnya. Dimana inflasi pada tahun 2022 sebesar 2,5 persen. Sedangkan di tahun 2023 ini, inflasi berada di kisaran 1,19 persen sampai 1,65 persen.

Baca Juga :   Tingkatkan Layanan Kesehatan, Pemkab Rembang Revitalisasi Fasilitas Kesehatan

“Kalau melihat data tersebut, maka Kabupaten Rembang tingkat inflasinya masih dalam tingkat rendah. Tapi kalau terlalu rendah juga tidak bagus. Karena kemampuan belanja masyarakat akan berdampak pada IPM (Indek Pembangunan Manusia),” pungkasnya. (*)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *