Rembangnews.com – Pihak Nahdlatul Ulama buka suara usai Muhammadiyah mengusulkan sidang isbat untuk ditiadakan.
Melalui Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan bahwa sidang isbat telah menjadi ketentuan pemerintah.
“Ya pertama sidang isbat itu sudah menjadi aturan, jadi ketentuan pemerintah, sehingga untuk menghapus itu membutuhkan proses panjang,” ujarnya dilansir dari Kompas.
“Tidak bisa tiba-tiba lalu misalnya menteri agama tiba-tiba bilang tahun ini nggak ada sidang isbat, tentu kami juga akan protes juga karena ini sudah menjadi aturan,” lanjutnya.
Gelaran sidang isbat sendiri, jelasnya memberikan harmoni di masyarakat dalam bulan Ramadan dan Idulfitri.
“Saya enggak tahu apa karena yang mengusul sidang isbat itu Muhammadiyah, supaya ada sidang isbat, lalu sekarang mengusulkan untuk tidak ada,” lanjutnya.
“Karena ada aturan bahwa pemerintah melakukan sidang isbat maka kami dengan ini menyandarkan diri pada hasil sidang isbat itu sendiri dari pemerintah. Maka karena ada aturan sidang isbat itu, kami akan menunggu dan mengikuti hasil sidang isbat itu dari pemerintah,” lanjutnya.
Sebelumnya, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Muti menyampaikan saran agar sidang isbat ditiadakan.
“Pemerintah menggunakan kriteria MABIMS dimana salah satu syarat adalah posisi hilal 3 derajat di atas ufuk. Pada saat awal Ramadan (10 Maret), posisi hilal di bawah 1 derajat,” paparnya.
“Pada saat akhir Ramadan posisi jauh di atas 6 derajat,” lanjutnya.
Karena pergerakan bulan dan benda langit sudah bisa dihitung secara presisi di masa kini untuk menentukan waktu ibadah puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri, maka menurutnya sidang isbat tak perlu digelar karena juga bisa membuang anggaran.
“Dengan tidak diadakan isbat, lebih menghemat anggaran negara yang secara keuangan sedang tidak baik-baik saja,” tandasnya. (*)