Rembang, Rembangnews.com – Upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan termasuk di Kabupaten Rembang.
Angka kemiskinan di Rembang tercatat masih 14,02 persen hingga awal 2025. Pemkab Rembang pun berupaya melakukan pemutakiran data kesejahteran sosial dan pecepatan pelaksanaan program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Wakil Bupati Rembang, Muhammad Hanies Cholil Barro’ mengatakan bahwa sinkronisasi data antarlevel menjadi tantangan tersendiri.
Oleh karena itu, Pemkab Rembang akan melakukan pemutakiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
“Memang data inilah yang selalu menjadi masalah dalam upaya penurunan angka kemiskinan, karena tidak sinkron antara pemerintah daerah, provinsi, bahkan pusat. Nantinya akan ada pemutakhiran secara reguler,” jelasnya.
Pemutakiran data dilakukan agar lebih akurat sehingga intervensi kebijakan dan program bantuan sosial bisa tepat sasaran. Selain itu, program RTLH juga terus digenjot.
Wakil Bupati mengatakan bahwa upaya pengentasan kemiskinan meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, penciptaan lapangan kerja lokal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program beasiswa dan pelatihan vokasional.
“Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan masyarakat, kami optimistis perubahan yang menyeluruh dan berkelanjutan akan terwujud,” ujarnya.
“Doa terbaik untuk Kabupaten Rembang, termasuk dalam hal pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting. Kebetulan saya dipercaya sebagai ketua tim dalam kedua bidang tersebut. Insya Allah, saya tidak akan melupakan tanggung jawab ini,” tambahnya.
Bupati Rembang, Harno, juga menyampaikan dukungan dan doa untuk kesuksesan program pembangunan di Rembang.
“Doa saya khusus untuk Rembang agar tetap aman, nyaman, dan menjadi daerah yang lebih baik. Semoga masyarakatnya selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan,” tuturnya. (*)
