Rembang, Rembangnews.com – Belum ada Sekolah Rakyat di Kabupaten Rembang pada tahun ini. Hal itu karena Rembang belum masuk daftar 100 daerah rintisan Sekolah Rakyat tahap pertama. Dimana program ini digagas Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kabupaten Rembang, Prapto Raharjo mengatakan bahwa Sekolah Rakyat tahap pertama ini banyak yang memanfaatkan fasilitas milik kementerian.
Sedangkan bangunan milik Balai Latihan Kerja (BLK) Rembang yang diusulkan Pemkab Rembang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan survei dari Sentra Margo Laras Pati Kementerian Sosial.
“100 Sekolah Rakyat tahap pertama itu yang menggunakan fasilitas milik kementerian seperti balai rehabilitasi atau panti-panti itu. Ditambah dengan pemda yang bisa menyediakan bangunan yang tidak terpakai dengan luasan memenuhi persyaratan. Sehingga dari kementerian tinggal merehab saja,” ujarnya.
Bangunan yang diajukan Pemkab Rembang dinyatakan tidak memenuhi syarat lantaran banyak bagian yang mengalami kerusakan.
“Karena banyak bangunan yang rusak, kemudian luasnya juga tidak memenuhi syarat. Bangunan lainnya tidak ada yang bisa digunakan untuk asrama, maka BLK Rembang tidak memenuhi syarat rintisan Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Tak hanya Rembang, sejumlah daerah lainnya juga ada yang memenuhi kriteria karena kendala tipografi lahan dan lainnya.
“Memang kemarin banyak daerah yang tidak disetujui oleh kementerian. Ada yang karena tipografinya miring terutama yang dari luar Jawa, kemudian lahan gambut yang membutuhkan pemadatan yang cukup lama,” jelasnya.
Meski begitu, Pemkab Rembang bakal mendukung program tersebut dan berupaya untuk mengikuti tahap selanjutnya.
“Kita masih menunggu, karena Kementerian masih menyelesaikan tahap pertama dulu. Kemudian nanti baru menyelesaikan tahap kedua. Setiap tahun rencananya dibangun 100 sekolah rakyat di seluruh Indonesia, yang belum nantinya pasti akan diselesaikan,” pungkasnya. (*)
