Rembang, Rembangnews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang akan menerapkan berbagai strategi untuk menghadapi dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.
Dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Pengendali Inflasi Daerah di lantai 4 kantor Bupati Rembang pada 7 Agustus 2022, Bupati Rembang Abdul Hafidz menyampaikan beberapa hal.
Hafidz mengungkapkan, hampir seperempat dari pendapatan negara telah digunakan untuk subsidi BBM. Anggaran yang dikeluarkan sebanyak 502 triliun dari 2.200 triliun pendapatan negara.
“Anggaran sebanyak 502 triliun dari 2.200 triliun pendapatan negara. Jadi bisa dipastikan hal tersebut berdampak pada kurangnya pembangunan di sektor yang lainnya,” kata Hafidz.
Untuk menghadapi dampak kenaikan BBM, Bupati Rembang mengambil langkah untuk nantinya melakukan operasi pasar. Operasi pasar merupakan stategi untuk menstabilisasi harga pasar, terutama untuk bahan-bahan pokok pangan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah hakikatnya bukan menaikkan harga BBM, tetapi mengurangi subsidi BBM. Sehingga dengan diterapkannya konsep dan kebijakan seperti ini, pemerintah berharap masyarakat bisa memahami kondisi yang sedang dialami.
“Kebijakan dengan menaikkan harga BBM, pemerintah berharap masyarakat bisa memahami kondisi yang sedang dialami,” ungkap Hafidz.
Sementara itu, Wakil Bupati Rembang HM. Hanies Cholil Barro’ mengatakan bahwa terkait updating DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) bisa memanfaatkan aplikasi “Usul Sanggah” dari Kemensos.
Wabup juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak panik terkait hal ini. Pasalnya, Pemerintah sudah menyiapkan segalanya.
“Pemkab tinggal menunggu kebijakan dari pemerintah pusat baik Kemendagri dan Kemenkeu terkait DAU 2% tersebut,” tandasnya. (*)
