Semarang, Rembangnews.com – Pemerintah Kota Semarang menjalin kerja sama dengan Jerman dalam mengembangkan transportasi publik berkelanjutan.
Sekretaris Daerah Kota Semarang, Iswar Aminuddin menjelaskan saat menerima tim dari KFW Development Bank dari Jerman bahwa perlu ada perubahan pola pikir terkait kemacetan.
“Pola pikirnya perlu diubah. Bukan lagi jalan sempit sebagai sumber kemacetan, melainkan karena pola pergerakan manusia yang tidak diimbangi dengan ketersediaan ruang publik yang nyaman,” ungkap Iswar.
Menurutnya, kemacetan bisa diurai jika kapasitas dan kualitas pedestrian ditingkatkan, serta adanya pembangunan jaringan transportasi umum yang nyaman.
Pihaknya pun meminta agar perencanaan tidak hanya fokus pada infrastruktur namun juga pada perencanaan standar operasional dari hulu hilir yaitu konektivitas, kenyamanan, keterwakilan di ruang publik, karakter dan pola pergerakan manusia, man power hingga edukasi masyarakat.
“Fenomena menarik terjadi. Di mana dengan pedestrian yang bersih dan nyaman, pengguna jalan akan tetap merasa cantik, ganteng dan gaul saat harus berjalan di pedestrian,” terang Iswar.
Sementara itu, konsultan dan pemberi donor KFW melalui Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan akan memberikan dana Rp2,3 triliun guna membangun jaringan sarana prasarana transportasi kelas dunia, dari mulai material, pola kerja, organisasi, hingga pelayanan kendaraan umum kota bisa semakin baik dan nyaman.
“Yakin dana akan cukup. Tetapi harus direncanakan dari hulu hingga hilir, jangan sampai sia-sia tanpa memikirkan fundamentalnya,” jelasnya.
Sedangkan Head of Division to The Urban Development and Mobility for Asia, Mr. Dr. Wolfram Erhardt mengatakan jika KFW Development Bank dari Jerman akan menjadi pemberi pinjaman ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas proyek BRT Semarang Raya serta melakukan pendampingan pembangunan proyek transportasi publik yang berkelanjutan.
“Kami sudah menyiapkan pinjaman sebesar 150 juta euro atau sekitar 2 triliun lebih. Bahkan sebelum memberikan investasi tersebut, kita juga telah menggelontorkan hibah cuma-cuma sebesar 6 miliar rupiah untuk menyelesaikan update dari studi kelayakan dan perijinan lingkungan dan sosial,” jelasnya. (*)