Rembangnews.com – Pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup disebut berpotensi mengurangi pendapatan negara. Pasalnya, perpanjangan SIM selama ini memberikan banyak kontribusi sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Wawan Sunarjo selaku Direktur PNBP Kementerian/Lembaga Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mengatakan bahwa realisasi PNBP pelayanan SIM mencapai Rp1,2 triliun di 2022. Dimana dari jumlah tersebut, didominasi dari layanan perpanjangan SIM sebanyak 60 persen.
“Dari data 2022, itu bisa hilang sekitar Rp650 miliar dalam satu tahun,” jelasnya.
Dengan berkurangnya PNBP, jelasnya, akan berdampak kepada operasional Polri itu sendiri. Sebab selama ini setoran yang masuk ke kas negara tersebut akan digunakan kembali untuk belanja K/L.
Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata sempat mengatakan bahwa PNBP penting karena digunakan untuk kebutuhan operasional.
“Pada saat (negara) kita juga masih perlu banyak kebutuhan pembangunan iya kita juga pertimbangkan (PNBP),” jelasnya.
Pemberlakuan PNBP itu juga disebutnya masih wajar mengingat tidak semua masyarakat dapat memiliki kendaraan bermotor pribadi.
“Dan orang ini membayar cost mendapatkan kartu SIM itu masih wajar,” ucapnya.
Usulan mengenai pemberlakukan SIM seumur hidup sebelumnya diungkapkan oleh Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman sebagai respon atas pernyataan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi yang merekomendasikan untuk menghapus pungutan PNBP terhadap layanan SIM.
“Saya senang SIM bukan bagian dari PNBP, bagian pelayanan, tapi kalau itu bagian pelayanan mestinya tidak boleh ada lagi masa berlakunya SIM, harus seumur hidup,” ujarnya.
Ia menilai perpanjangan SIM setiap lima tahun rentan disalahgunakan hanyak menjadi alat penghasil uang.
“Kalau setiap lima tahun ya itu kan alat cari duit, jadi kalo bapak konsisten saya dukung hapus itu, SIM satu kali saja ujian, itu kalau mau benar,” paparnya. (*)
