Rembang, Rembangnews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang mengupayakan penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektoral secara terintegrasi.
Hal itu dilakukan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan program yang menyasar keluarga berisiko stunting di seluruh kecamatan.
Kepala Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Rembang, Sigit Purwanto mengatakan bahwa ada skema baru dalam sistem pelaporan kinerja stunting di tahun 2025 yang melibatkan pihak hingga level bawah.
“Untuk keberadaan user di tingkat kecamatan, kami memerlukan tiga user, yakni operator, verifikator, dan camat. Selain itu, di tingkat Puskesmas juga ada operator, ditambah PLKB, serta user dari OPD lintas sektor, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga Kemenag,” jelasnya.
Dengan skema baru tersebut, maka memerlukan penguatan peran kecamatan dalam hal ini Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kecamatan. Hal itu karena laporan yang sebelumnya diverifikasi di provinsi, saat ini menjadi dilakukan di tingkat kecamatan sebelum diverifikasi di kabupaten.
“Prevalensi stunting di Kabupaten Rembang pada 2024 tercatat sebesar 12,8 persen. Angka ini menjadi acuan bagi seluruh tingkatan untuk terus melakukan percepatan penurunan melalui berbagai indikator kinerja yang ditetapkan,” jelasnya.
Untuk intervensi stunting menyasar kelompok ibu hamil, ibu menyusui, balita, batita, remaja putri, hingga rumah tangga berisiko stunting.
Kemudian indikator baru mencangkup rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi aman, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pendampingan keluarga oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta pemenuhan administrasi kependudukan seperti akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA).
“Khusus untuk KIA, capaian kita belum maksimal. Maka Pemkab sedang mengkaji skema insentif, misalnya dengan memberikan diskon belanja di toko buku bagi pemegang KIA, agar masyarakat semakin terdorong membuatnya,” jelasnya.
Sedangkan stategi peningkatan gizi dilakukan melalui pemanfaatan pekarangan rumah, pengoptimalan peran penyuluh pertanian dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di kecamatan.
“Upaya ini tidak hanya mendukung pemenuhan gizi keluarga, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan berbasis lokal,” ujarnya. (*)
