Rembang, Rembangnews.com – Kabupaten Rembang kini punya program Samsat at School. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pun kini lebih mudah.
Selain memudahkan, kehadiran program ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran pajak di kalangan pelajar dan masyarakat.
Peluncuran program ini merupakan bentuk sinergi antara UPPD Rembang dengan dunia pendidikan dalam mendukung optimalisasi penerimaan daerah sekaligus membangun budaya tertib administrasi dan kepatuhan pajak sejak usia sekolah.
Kepala UPPD Rembang, Hadi Jatmiko mengatakan bahwa program tersebut dihadirkan mengingat banyak pelajar yang menggunakan kendaraan bermotor. Sehingga sekolah dinilai menjadi lokasi yang strategis.
“Melalui program Samsat at School ini kami ingin melakukan pendekatan langsung kepada pengguna kendaraan. Tidak hanya kepada pemilik kendaraan, tetapi juga kepada para pelajar sebagai pengguna yang nantinya dapat menjadi jembatan informasi kepada orang tua,” paparnya.
Selain membentuk titik layanan pembayaran pajak kendaraan di sekolah yang dapat dimanfaatkan oleh guru, tenaga kependidikan, maupun orang tua siswa. Pendataan kendaraan yang digunakan di lingkungan sekolah juga dilakukan untuk membantu penyampaian informasi terkait kewajiban pembayaran pajak kendaraan.
“Orang tua cukup menitipkan STNK dan dokumen yang diperlukan melalui anaknya di sekolah. Setelah diproses petugas, dokumen dapat diambil kembali tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Ini bentuk pelayanan yang lebih dekat, mudah, dan efisien,” ujarnya.
Selain aspek pelayanan, program tersebut juga diarahkan untuk membangun karakter generasi muda melalui edukasi mengenai pentingnya pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Sementara itu, Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Rembang, Sri Nurjanti mengatakan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang manfaatnya akan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur.
“Optimalisasi pendapatan daerah bukan semata-mata meningkatkan penerimaan, tetapi juga membangun karakter masyarakat agar menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian terhadap pembangunan daerah,” ujarnya. (*)
