Rembang, Rembangnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang menyetujui rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026.
Hal itu dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Rembang pada Senin (28/9/2026). Pembahasan dilakukan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ketua DPRD Kabupaten Rembang, Abdul Rouf mengatakan bahwa pembahasan dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait.
“Pembahasan persetujuan rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 merupakan tindak lanjut dari surat Bupati Rembang yang disampaikan kepada DPRD,” ujarnya.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diturunkan dari Rp2,006 triliun menjadi Rp1,925 triliun. Yaitu turun sekitar Rp81,4 miliar dibandingkan APBD induk 2026.
Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari Rp467,47 miliar menjadi Rp476,80 miliar atau bertambah sekitar Rp9,33 miliar.
Kemudian pendapatan transfer mengalami penurunan dari Rp1,539 triliun menjadi Rp1,446 triliun atau berkurang sekitar Rp92,74 miliar.
Belanja daerah juga mengalami penyesuaian yaitu ditetapkan Rp2,019 triliun menjadi Rp1,977 triliun atau turun Rp42,46 miliar.
Kemudian penerimaan pembiayaan meningkat dari Rp20 miliar menjadi Rp53,88 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan turun dari Rp6,56 miliar menjadi Rp1,5 miliar.
Rincian perubahan tersebut merupakan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama TAPD dan perangkat daerah terkait.
“Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam persetujuan DPRD dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Rembang,” ujar Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang Sulistiyono.
Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 itu disetujui oleh seluruh anggota DPRD yang hadir.
Penyesuaian pendapatan, belanja, dan pembiayaan diharapkan menjadi dasar pengelolaan anggaran yang tetap selaras dengan kondisi keuangan daerah serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. (*)
