Rembang, Rembangnews.com – Kabupaten Rembang menjadi salah satu daerah produsen garam terbesar di Jawa Tengah. Meskipun dijuluki Kota Garam, lahan tambak garam di kabupaten paling timur di Jawa Tengah ini setiap tahunnya kian menyusut atau berkurang.
Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinlutkan) Kabupaten Rembang menyatakan lahan garam terus menyusut karena tambak garam setempat banyak beralih fungsi menjadi kawasan industri dan tambak udang.
Chalid selaku Kepala Dinlutkan Kabupaten Rembang menyebut, tahun ini Kabupaten Rembang kembali kehilangan 31 hektar lahan garam. Sebelumnya, lahan garam di Rembang mencapai 185 hektar dan turun menjadi 154 hektar. Penurunan lahan ini banyak terjadi di tambak-tambak garam Kecamatan Kaliori.
“Alih fungsi dari 185 menjadi 154 hektar, banyak yang beralihfungsi jadi pabrik. Potensinya 1.500 hektar pinggir jalan Kaliori kebanyakan,” katanya saat diwawancara di Kantor Dinlutkan Rembang, Rabu (18/5/2022).
Alih fungsi lahan di Kabupaten Rembang terjadi karena petani mengalami masalah permodalan. Diketahui, untuk memproduksi garam membutuhkan dana yang tidak sedikit.
Kurangnya modal para petani menyebabkan banyak lahan yang tidak digarap. Daripada menganggur, tidak ada pilihan lain selain menjual lahan atau menggunakannya untuk usaha lain yang lebih menjanjikan seperti pertambakan udang.
“Ada juga yang ditambaki udang. Kalau untuk produksi seharusnya untuk budidaya udang, pengerukan lahan. walupun itu harus ada di samping tambak untuk garam,” imbuhnya.
Selain permodalan, stabilitas harga garam dalam beberapa tahun terakhir juga kurang bagus. Apalagi petani garam Rembang digempur dengan produk garam Madura yang lebih murah dan garam impor ilegal yang kualitasnya lebih bagus.
Untuk membangkitkan semangat petani garam agar meningkatkan produksi garamnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang berusaha meningkatkan mutu garam Rembang agar harganya bisa meningkat.
Upaya ini diwujukan dengan berbagai inovasi di antaranya memperbaiki infrastruktur kawasan lahan garam dan mengoptimalkan program Pemberdayaan Usaha Rakyat (Pugar) dari pemerintah pusat. (*)
