Rembang, Rembangnews.com – Guna meminimalisir praktik politik uang pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rembang telah membentuk sembilan Desa APU (Anti Politik Uang).
Sembilan desa tersebut diantaranya Desa Bangunrejo Kecamatan Pamotan, Desa Kebloran, Pandangan Wetan Kecamatan Kragan, Desa Ngulaan Kecamatan Sedan, Pasar Banggi Kecamatan Rembang. Empat desa lagi yakni Ronggomulyo Kecamatan Sumber, Tasikharjo Kecamatan Kaliori, Ceriwik Kecamatan Pancur dan Bitingan Kecamatan Sale.
Komisioner Bawaslu Kabupaten Rembang Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, M. Bayanul Lail mengungkapkan harapannya atas terbentuknya Desa APU.
“Sementara ini ada sembilan desa anti politik uang. Ketika sudah terbentuk desa anti politik uang dan prosesnya berjalan dengan masif akan mengeliminir hal hal itu (politik uang),” terangnya.
Tak hanya Desa APU, Bawaslu Rembang juga menginisiasi pembentukan Desa Pengawasan. Ada sebanyak tujuh desa yang dibentuk.
Desa tersebut meliputi Desa Glebeg kecamatan Sulang, Kabongan Lor Kecamatan Rembang, Desa Suntri Kecamatan Gunem. Selanjutnya desa Sanetan Kecamatan Sluke, Desa Bulu Kecamatan Bulu dan Karasgede Kecamatan Lasem.
Selain itu, ada juga aplikasi Sigap Lapor (Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan) yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melapor saat menjumpai kecurangan Pemilu.
Oleh karena itu, pihaknya pun mengimbau masyarakat agar tak malu dan berani untuk melapor.
SIGAP Lapor sendiri, jelasnya, adalah upaya Bawaslu guna memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung penyatuan data penanganan pelanggaran oleh pengawas Pemilu di seluruh Indonesia agar terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel.
“Kami himbau untuk tidak sungkan, tidak malu- malu, berani. Mari bersama mengawasi pemilu,” tuturnya. (*)
