Rembang, Rembangnews.com – Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Rembang tahun 2025 mencapai 97,33 persen. Sedangkan realisasi belanja daerah mencapai 95,44 persen.
Hal itu disampaikan Bupati Rembang, Harno saat membacakan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.
Bupati Harno menyebut, pendapatan daerah ditargetkan Rp2,03 triliun. Realisasinya, Rp1,97 triliun atau 97,33 persen. Sementara belanja daerah yang dianggarkan sebesar Rp2,04 triliun, terealisasi Rp1,94 triliun atau 95,44 persen.
Kemudian untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp17,87 miliar, terealisasi Rp17,84 miliar atau 99,84 persen. Sementara pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan sehingga tidak terdapat realisasi pada pos tersebut.
Ia menyebut, angka tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Berdasarkan angka-angka realisasi dan penjelasan secara garis besar yang tertuang dalam Pengantar Nota Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, terlihat bahwa pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang pada umumnya dapat berjalan dengan baik,” paparnya.
Selain itu, Rembang juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
“Capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Rembang untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah sehingga pelaksanaan pembangunan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” paparnya.
Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD Kabupaten Rembang juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemkab Rembang mempertahankan opini WTP. Anggota DPRD Kabupaten Rembang dari Fraksi PKB, Maslichan, mewakili pandangan umum fraksi-fraksi, mengucapkan selamat atas capaian tersebut.
“Seluruh fraksi di DPRD juga mengucapkan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Rembang yang telah berhasil mempertahankan opini WTP untuk ke-8 kalinya dari BPK,” tandasnya. (*)
