Rembang, Rembangnews.com – Musim kemarau, sebanyak 13 desa di Kabupaten Rembang menerima dropping air bersih secara rutin per minggu kemarin.
Penyaluran dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Baznas, PMI hingga pihak lainnya.
Belasan desa yang mendapatkan bantuan air bersih diantaranya Desa Kabongan Kidul dan Gegunung Kulon di Kecamatan Rembang; Pranti dan Pedak di Kecamatan Sulang; Warugunung dan Kedung di Kecamatan Pancur; Pondokrejo di Kecamatan Bulu; Sumber dan Logung di Kecamatan Sumber; Selopuro di Kecamatan Lasem; serta Kalitengah dan Banyuurip di Kecamatan Pancur.
“Kalau sampai saat ini ada 13 desa yang dropping, dan itu dropping rutin. Pada saat sudah minta ke kita, otomatis kekeringan ini dropping hampir setiap hari. Kita gantian, dari Baznas, dari PMI, dari kita, dari yang lain-lain itu kirim terus,” ujar Sekretaris Dinas (Sekdin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rembang, M. Luthfi Hakim.
BPBD juga melakukan asesmen terhadap lokasi yang mengajukan bantuan. Sehingga kondisi riil masyarakat diketahui.
“Kadang-kadang ada cuma 10 rumah, tapi minta dropping. Itu yang kita antisipasi. Makanya kita asesmen dulu lokasi-lokasi yang membutuhkan dropping,” ujarnya.
Pemkab Rembang juga telah menetapkan status darurat bencana kekeringan. Penetapan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Rembang.
“Statusnya sudah masuk di darurat kekeringan dan SK daruratnya sudah keluar dari Pak Bupati,” tegas Luthfi.
Dengan status tersebut, penanganan di lapangan pun diharapkan lebih optimal. Termasuk memastikan ketersediaan armada untuk mendukung distribusi air bersih kepada masyarakat.
BPBD Rembang saat ini memiliki tiga armada tangki yang siap digunakan. Selain itu, armada tangki milik Damkar juga dapat diperbantukan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pelayanan kebakaran.
“Di BPBD ada tiga armada ready. Dimungkinkan kita juga menggunakan armada tangki Damkar, tapi tidak bisa semuanya. Tangki semua ada tiga di BPBD, ada tiga di Damkar. Kalau Damkar wajib melekat minimal satu untuk satu paket untuk jaga-jaga kondisi darurat,” katanya.
Selain itu, anggaran untuk mendukung kegiatan dropping air bersih juga disiapkan. Namun, penggunaannya masih menunggu pembaruan Standar Satuan Harga (SSH).
“Dulu sekitar Rp250 ribu, sekarang karena BBM naik menjadi sekitar Rp310 ribu atau Rp320 ribu. Kita baru update SSH untuk SIPD supaya bisa diakses,” ungkapnya.
Proses pembaruan SSH tersebut berjalan bersamaan dengan proses APBD Perubahan. Ia berharap SSH terbaru segera diterbitkan sehingga dukungan anggaran dapat segera direalisasikan.
“Insyaallah, semoga segera BPKAD mengeluarkan SSH terbaru biar kita bisa langsung kerjakan,” pungkasnya. (*)
