Rembang, Rembangnews.com – Paska kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menyebabkan timbulnya gejolak sektor pertanian di Kabupaten Rembang.
Menanggapi hal itu, rapat koordinasi dalam rangka menyamakan kebijakan BBM dan LPG subsidi untuk para nelayan, petani, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) digelar di lantai 4 kantor Bupati Rembang pada hari Senin (12/9/2022).
Agus Iwan Haswanto selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dintanpan) Kabupaten Rembang mengungkapkan sektor pertanian dalam mendapatkan surat rekomendasi tidak hanya bisa diperoleh dari dinas melainkan bisa dari desa.
“Membantu kami juga menugaskan BBB di kecamatan untuk mengeluarkan surat rekomendasi atas delegasi kami dengan aturan kewenangan BPH migas,” kata Agus.
Agus mengatakan pihaknya memperketat surat rekomendasi penerima BBM bersubsidi sejak bulan September. Dengan traktor hanya spesifikasi yang mendapatkan jatah BBM bersubsidi.
“Sebelumnya ada penyalahgunaan BBM di Kragan dan sedan surat rekomendasi berjalan sangat lancar. Kami tertibkan bulan September lagi semua tidak bisa dikeluarkan hanya satu bidang traktor hanya spesifikasi Dinas Pertanian sudah memiliki spesifikasi tersebut,” terang Agus.
