Rembang, Rembangnews.com – Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop-UKM) M. Mahfudz mengungkapkan anggaran pengendalian inflasi disalurkan melalui beberapa Organiasai Perangkat Daerah (OPD) dengan bekerjasama pihak ketiga seperti PT BPR BKK Lasem, PT BPR BKK Jateng, Bulog dan Pertamina.
Hal itu diungkapkan saat rapat koordinasi dan evaluasi pengendalian inflasi di Pendopo Musium RA Kartini, Kamis (29/12/2022).
Sebagai informasi, anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengendalian inflasi di Rembang mencapai Rp3.875.000.000.
Dari pengendalian inflasi untuk fasilitasi bantuan pembiayaan kemitraan usaha bagi nelayan oleh Dinlutkan dengan anggaran Rp1,8 miliar.
“Fasilitasi bantuan pembiayaan kemitraan usaha nelayan oleh Dinlutkan teralisasi Rp1,8 miliar diperuntukkan bagi anak buah kapal (ABK) maksimal 30 gross ton dengan jumlah 2900 nelayan dan masing masing menerima Rp600ribu per KPM,” kata Mahfudz.
Kemudian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemberdayaan industri kesejahteraan masyarakat dari Dinperinaker dengan anggaran Rp240 juta.
“Anggaran Dinperinaker Rp240 juta digunakan untuk pelatihan 6 kali pelatihan dengan jumlah peserta 30 orang dengan latihan olahan kopi, olahan kedelai dan olahan makanan, peserta latihan juga mendapatkan bantuan berupa 12 kilogram untuk olahan kopi, 25 kilogram untuk olahan kedelai dan olahan makanan berupa tepung terigu 10 kilogram, gula 10 kilogram, 10 liter minyak goreng,” terang Mahfudz.
Selanjutnya, pengendalian dan pengawasan angkutan umum dari Dishub telah dilaksanakan dengan anggaran Rp110 juta dan teralisasi Rp65.838.468 atau 59, 85 persen. Dan digunakan untuk 334 angkutan yang disalurkan pada bulan Oktober sampai dengan Desember.
Lebih lanjut, pelaksanaan operasi pasar dilaksanakan oleh Dindagkop-UKM dengan anggaran Rp450 juta, terpakai sebesar Rp371.996.250 teralisasi 70,44 persen.
Pelaksanaan operasi murah di 14 kecamatan telah menyerap Rp279.990.000 dengan sasaran 9.333 paket sembako dengan rincian 4 kilogram beras, 1 kilogram gula pasir, 1 liter minyak goreng dengan subsidi perpaket Rp30.000.
Fasilitasi usaha mikro pengembangan pengolahan pemasaran dilakukan dari Dindagkop UKM dengan anggaran sebesar Rp1 miliar untuk subsidi operasional penugasan kepada PT BPR BKK Lasem mencapai Rp500 juta diperuntukkan 833 Pelaku usaha mikro, PT BPR BKK Jateng Rp200 juta untuk 333 pelaku usaha mikro.
Bantuan ojek online maupun offline mencapai Rp150.000 selama 3 bulan jadi total Rp450.000 per orang dengan target 426 orang akan diberikan besok Jumat 30 Desember 2022. Anggaran mencapai sebesar Rp191.700.000 sehingga teralisasi 63,90 persen.
Kemudian bantuan sosial BBM untuk pertanian kelompok tani yang memiliki alat pertanian dilaksanakan oleh Dintanpan dengan anggaran sebesar Rp200.000 juta teralisasi 1.000 voucher untuk pembelian BBM dilakukan di SPBU terdekat.
“Operasi pasar dengan bekerjasama dengan Bulog pertama Balai penyuluhan sumber, operasi di Rembang dan Lasem pada 28 Desember kemarin,” pungkasnya. (*)
