Rembangnews.com – Penyaluran pupuk subsidi hingga pertengahan bulan Juni masih jauh dari target, yaitu baru mencapai 29 persen.
Pemerintah mengalokasikan pupuk subsidi sebanyak 9,55 juta ton. Namun yang tersalurkan baru 2,8 juta ton.
Dari jumlah tersebut, penyaluran pupuk Urea sebanyak 1,58 juta ton dari alokasi 4,63 juta ton. Kemudian pupuk NPK 15-10-12 tersakurkan 1,2 juta ton dari alokasi 4,27 juta ton. Pupuk NPK formula khusus tersalurkan 9.334 ton dari alokasi 136.870 ton. Dan penyaluran pupuk organik masih nihil dari alokasi 500.000 ton.
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi menyebut jika ada sejumlah hal yang menyebabkan penyaluran pupuk subsidi masih rendah.
“Setelah kami evaluasi, ada lima hal yang menjadi perhatian. Jadi mungkin pembaharuan data dan sosialisasi harus ditingkatkan,” ujar Rahmad dilansir dari Bisnis.com.
Ia menyebut, petani banyak yang belum menebus pupuk subsidi karena alokasinya dinilai terlalu kecil. Sehingga petani tidak mau mengeluarkan biaya perjalanan hanya untuk menebus pupuk tersebut.
Ia mengatakan bahwa ada koreksi nilai penyaluran pupuk subsidi di tingkat distributor dan kios pertanian mencapai Rp15,6 miliar di bulan Maret 2024.
“Ini karena pemahaman aparat atau petugas di daerah tidak seperti di Jakarta, jadi mereka menterjemahkan petunjuk teknis dengan berbagai variasinya. Ini menyebabkan kios dan distributor menjadi super hati-hati dalam penebusan, sehingga memperlambat penebusan,” ujarnya.
Penyebab lainnya adalah karena adanya perubahan periode musim tanam akibat perubahan iklim. Aturan dari pemerintah desa yang meminta petani menunjukkan bukti kepemilikan lahan saat menebus pupuk juga menjadi kendala.
Selain itu SK Kepala Daerah untuk penyaluran pupuk bersubsidi juga turut menghambat. Kebanyakan SK Kepala Daerah itu baru diterbitkan pada bulan ini alias sudah lewat dari musim tanam pertama.
“Memang ini baru bulan-bulan ini [keluar SK],” ucapnya. (*)
