Rembangnews.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Rembang melakukan penertiban pelaku usaha coffee street yang membuka lapak di bahu jalan dan trotoar.
Penertiban dilakukan untuk menjaga ketertiban umum, keselamatan pengguna jalan, dan memastikan fasilitas publik dimanfaatkan sesuai fungsinya.
“Keberadaan PKL dan coffee street saat ini semakin marak dan kurang tertata. Hal tersebut sudah menjadi catatan kami untuk ditindaklanjuti, terlebih ada perhatian dari Pemkab Rembang serta aduan masyarakat melalui kanal pengaduan milik pemerintah kabupaten maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” ujar Kasi Penindakan Satpol PP Kabupaten Rembang, Karnen.
Ia menyebut, penggunaan bahu jalan dan trotoar untuk jualan berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan.
“Permasalahannya, mereka menempati trotoar dan bahu jalan yang seharusnya tidak diperbolehkan. Bahkan, ada tempat usaha PKL maupun usaha kopi yang menggunakan ruang terlalu lebar hingga melewati batas, sehingga mengganggu ketertiban umum,” ujarnya.
Penertiban menyasar Jalan Kartini, Jalan Sutomo, dan Jalan HOS Cokroaminoto. Ia menegaskan tak melarang PKL berjualan, asalkan sesuai dengan ketentuan berlaku dan tak memakai fasilitas umum yang diperuntukkan untuk masyarakat.
“Kami tidak melarang masyarakat berjualan, hanya meminta mereka mematuhi aturan yang ada. Ada Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, kemudian Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang PKL, serta ketentuan dari Dinas Perhubungan terkait lalu lintas. Semua harus dipatuhi,” tegasnya.
Sebelum ada penindakan, pihaknya telah memberikan sosialisasi, surat imbauan, dan surat pernyataan pada pelaku usaha.
“Alhamdulillah, para pedagang bisa menerima. Kami memberikan sosialisasi sekaligus meminta mereka mengondisikan dan menertibkan pelanggaran yang ada,” tambahnya.
Penertiban ini diharapkan bisa membuat aktivitas PKL termasuk coffee street bisa berjalan dengan tertib. (*)






